DENPASAR, Bhinnekautamanews.com | Komitmen Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali membantu pemerintah mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui sterilisasi angkutan ternak dengan cara menyemprotkan disinfektan, mendapat apresiasi dan dukungan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar. Tidak itu saja, untuk memaksimalkan langkah positif tersebut, Aspednak diminta segera berkoordinasi dengan Satgas PMK Provinsi Bali.
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar drh. Putu Terunanegara, M.M menyampaikan hal itu ketika menerima audensi Pengurus Aspednak Bali di ruang kerjanya, Kamis (22/9/2022).
Terunanegara mengatakan langkah positif Aspednak merupakan bentuk nyata turut berkontribusi menjaga Bali apalagi Nopember 2022 nanti perhelatan puncak Presidensi G20 di Nusa Dua. “Harapan kami memang mesti ada kerja sama pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi penyebaran PMK. Perlu ada MoU Aspednak dengan pihak terkait dan memaksimalkannya, untuk itu sebaiknya berkoordinasi dengan Satgas PMK Bali,” jelasnya.
Diakuinya selama ini ketika ada Balai Karantina selalu dipojokkan ketika ada laporan soal isu adanya hewan ternak yang lolos keluar dari Bali. “Tapi situasi pelabuhan banyak oknum. Setiap laporan yang masuk selalu Balai Karantina dipojokkan. Untuk itu kami apresiasi Aspednak yang merupakan perwakilan pelaku usaha,” ucap Terunanegara didampingi drh. Putu Lisa Gita. M.P selaku Koordinator Fungsional dan drh. Made Ary Anggreni S.M.Si selaku Penanggungjawab Laboratorium
Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar.
Dikatakan, pada intinya Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar siap berkolaborasi yang tentunya berkoordinasi dengan pusat. “Kami di Balai Karantina senantiasa menunggu petunjuk pusat. Selama ini juga sudah kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian dan Universitas Udayana,” terangnya.
Menurut Terunanegara kerja sama itu dibentuk dalam sebuah kesepakatan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pertanian, DPRD, Balai Karantina dan asosiasi selaku representasi pelaku usaha. “Dengan demikian Aspednak akan dapat berperan maksimal menjaga Bali dari penyebaran PMK,” tandasnya.
Apresiasi kepada Aspednak juga dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Bali, I G.K. Kresna Budi yang turut mendampingi audensi. “Maksudnya adalah meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini. Semua harus saling menunjang, baik Balai Karantina dan asosiasi serta dewan. Ini adalah bagian dari pengawasan,” ujarnya seraya mengatakan jangan sampai tindakan segelintir satu oknum maka banyak pihak yang dirugikan.
Sejak awal merebaknya penyebaran PMK ini, pihaknya bersama Aspednak sudah berbuat agar tidak menganggu pariwisata Bali terlebih menjelang perhelatan internasional G20. “Selaku dewan, kami inginkan rekomendasi agar Aspednak bisa diajak kerja sama. Karena kami mendorong setiap upaya masyarakat yang ingin menjaga Bali. Kami juga mendorong Aspednak segara berkoordinasi ke Satgas PMK Bali. Ini mesti saling menguatkan dalam kepentingan yang lebih besar dan untuk kita bersama,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Aspednak Bali melalui Wakil Ketua I Gusti Nyoman Esenhawer dan anggota Rama Bargawa menyampaikan sterilisasi angkutan ternak merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan terkait lalu lintas ternak dan daging ke Bali. “Kami ingin ada dasar hukum bentuk kerja sama. Aspednak berinisiatif membantu pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengangkutan ternak yang steril dengan menyemprotkan disinfektan,” ujarnya.
Dengan dasar hukum tentunya Aspednak kedepannya bisa terus berkontribusi kepada pemerintah, bangsa dan negara. “SDM, peralatan dan kelengkapan lainnya sudah siap. Namun kalau tanpa dasar aturan hukumnya kan tidak bisa,” pungkas Esen. (red)